JAKARTA – Besarnya realisasi nilai investasi yang masuk ke Indonesia dinilai tidak otomatis berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat. Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada besaran nilai modal yang masuk, tetapi juga mengevaluasi sektor penerima investasi serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja secara nasional.
Peringatan tersebut disampaikan oleh Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Menurutnya, arus investasi yang mengalir ke Tanah Air saat ini belum cukup banyak menyasar sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi sekaligus menyediakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan.
“Investasi masih belum menyasar sektor yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas,” ujar Wijayanto saat dihubungi pada Rabu (30/9/2026).
Dominasi Padat Modal dan Fenomena PHK
Wijayanto menjelaskan, ketimpangan arah investasi ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas melalui perbaikan kondisi ketenagakerjaan.
Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang positif, masyarakat justru merasakan sulitnya mendapat pekerjaan baru, sementara gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus terjadi di sejumlah sektor industri.
Kondisi tersebut tidak lepas dari karakter investasi yang masuk, di mana porsi sektor padat modal jauh lebih dominan dibandingkan sektor padat karya. Sektor padat modal memang mampu menyumbang angka realisasi investasi dan kapasitas produksi yang fantastis, namun kebutuhan jumlah tenaga kerjanya relatif sangat terbatas.
Dampak dari situasi ini merembet pada daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya penurunan populasi kelas menengah. Berdasarkan catatan Wijayanto, jumlah kelas menengah di Indonesia menyusut signifikan dari sekitar 57 juta jiwa pada 2019 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025.
Tren penurunan ini dikhawatirkan masih berpotensi berlanjut jika tak ada koreksi kebijakan.
Ukuran Keberhasilan Investasi Nyata
Atas dasar itu, Wijayanto menekankan indikator keberhasilan investasi nasional perlu dirubah. Ukuran utama keberhasilan tidak lagi cukup sekadar dihitung dari total nominal modal yang masuk ke dalam negeri.
Pemerintah diimbau untuk melihat indikator keberhasilan secara lebih substantif, meliputi:
- Arah Aliran Investasi: Mengetahui sektor mana saja yang menjadi tujuan utama penanaman modal.
- Kuantitas dan Kualitas Lapangan Kerja: Mengukur berapa banyak serapan tenaga kerja dan tingkat kelayakan standar upah serta kesejahteraannya.
- Nilai Tambah Domestik: Seberapa besar dampak pengganda (multiplier effect) investasi terhadap perekonomian lokal.
“Investasi masih belum menyasar sektor yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas, pertumbuhan output manufaktur masih di bawah pertumbuhan ekonomi,” tegas Wijayanto.
Isu ketidakseimbangan antara nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia berkaitan erat dengan fenomena deindustrialisasi dini (premature deindustrialization).
Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus menunjukkan penurunan perlahan, sementara porsi investasi bergeser ke sektor-sektor ekstraktif dan padat modal yang minim penyerapan tenaga kerja langsung.
Di sisi lain, kelas menengah Indonesia memegang peranan kunci sebagai penopang utama konsumsi domestik, sebagai komponen yang menyumbang lebih dari 50% terhadap pertumbuhan PDB nasional. Ketika kelas menengah mengalami rentetan PHK atau terdorong masuk ke sektor informal yang tidak stabil dengan pendapatan minim, daya beli masyarakat secara keseluruhan ikut tertekan.
Sektor manufaktur dan padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur yang dahulu menjadi mesin penyerap jutaan tenaga kerja kini menghadapi tantangan berat berupa tekanan biaya operasional dan persaingan global. Oleh karena itu, penguatan sektor manufaktur berteknologi menengah-tinggi yang berbasis padat karya menjadi agenda mendesak agar investasi yang masuk dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.