Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulkifli Hasan atau Zulhas, mendorong adanya penyederhanaan aturan dan tata kelola perdagangan karbon. Tujuannya agar implementasi perdagangan karbon dapat berjalan optimal sembari menjaga kredibilitasnya. Penguatan kerangka ini diharapkan membuka jalan bagi hasil penurunan emisi yang terukur untuk memperoleh nilai ekonomi dan menarik pembiayaan.
Zulhas menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui aturan perdagangan karbon melalui bursa. Pembaruan ini mencakup ketentuan pencatatan unit karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Pernyataan ini disampaikan Zulhas di hadapan lebih dari 20 CEO dalam forum High Level and CEO Forum on Low-Emission Rice and Sustainable Agriculture. Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan United Nations General Assembly (UNGA) ke-81 dan NY Climate Week 2026 di New York, Amerika Serikat.
Peluang di Sektor Pangan
Di sektor pangan, peluang yang ditawarkan mencakup pengembangan budidaya padi rendah emisi. Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengembangkan praktik pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih rendah emisi. “Agar dapat diterapkan secara luas, perubahan tersebut memerlukan teknologi, pembiayaan, kepastian pasar, dan manfaat yang jelas bagi petani,” kata Zulhas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2026).
Investasi Hijau Sektor Sampah dan Kelautan
Sementara itu, di sektor persampahan, pemerintah mendorong investasi pada fasilitas pengolahan sampah. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi atau nilai ekonomi. “Indonesia menghadapi kedaruratan sampah yang harus segera diatasi, salah satunya melalui waste to energy. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia mendorong investasi hijau sektor sampah sebagai prioritas,” ujar Zulhas.
Untuk sektor kelautan, investasi hijau diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk mendorong potensi blue carbon. Pertemuan di New York menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjemput mitra investasi hijau secara langsung.
Aksi Iklim Jadi Proyek Nyata
“Pesan yang dibawa pemerintah ialah bahwa aksi iklim harus dapat diterjemahkan menjadi proyek nyata: memiliki lokasi, pelaksana, kebutuhan pendanaan, ukuran keberhasilan, dan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Zulhas juga memaparkan perkembangan sektor pangan Indonesia serta agenda untuk menjaga keberlanjutannya. “Posisi Indonesia sebagai negara yang menawarkan peluang kerja sama untuk menghubungkan ketahanan pangan, penurunan emisi, dan investasi,” pungkasnya.