Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta saat ini tengah melakukan kajian ulang terhadap kebijakan ganjil genap yang telah diterapkan selama satu dekade. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, menekankan pentingnya evaluasi yang cermat dan mengingatkan agar tidak terburu-buru mengarah pada relaksasi aturan.
Rani Mauliani menyatakan bahwa evaluasi berkala terhadap kebijakan ganjil genap memang diperlukan mengingat usianya yang sudah cukup panjang. Namun, ia menegaskan bahwa proses evaluasi tidak serta-merta berarti harus langsung mengarah pada pelonggaran atau relaksasi aturan yang ada.
“Menurut saya, kebijakan ganjil-genap memang perlu dievaluasi secara berkala karena sudah berjalan cukup lama. Tetapi evaluasi bukan berarti harus langsung diarahkan pada pelonggaran atau relaksasi aturan,” ujar Rani saat dihubungi pada Senin (28/9/2026).
Ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi yang didasarkan pada data yang objektif. Rani mengingatkan bahwa pelonggaran kebijakan ganjil genap berisiko membuat beban jalanan di ibu kota semakin berat.
“Yang paling penting adalah melihat datanya secara objektif: bagaimana dampaknya terhadap volume kendaraan, kecepatan lalu lintas, kemacetan, dan juga emisi. Kalau memang hasil kajian menunjukkan ganjil-genap masih efektif sebagai salah satu instrumen pengendalian lalu lintas, tentu jangan sampai relaksasi justru membuat beban jalan semakin berat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rani menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan rekayasa lalu lintas lain jika memang ada wacana untuk membuat penerapan ganjil genap menjadi lebih fleksibel atau bahkan mengubahnya. Ia berpesan agar tidak sampai pelonggaran satu aturan tanpa adanya alternatif pengendalian yang memadai.
“Kalaupun ke depan ada perubahan atau fleksibilitas penerapan, saya kira harus dibarengi dengan rekayasa lalu lintas dan inovasi kebijakan lainnya. Jangan sampai satu aturan dilonggarkan, tetapi alternatif pengendaliannya belum siap,” tuturnya.
Menurut Rani, kebijakan ganjil genap merupakan bagian integral dari sistem transportasi Jakarta secara keseluruhan, bukan sebuah kebijakan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penguatan transportasi umum, integrasi antar moda transportasi, pengaturan parkir, manajemen lalu lintas, serta penerapan teknologi lalu lintas juga harus berjalan selaras.
“Jadi prinsipnya, saya mendukung evaluasi berbasis data. Tetapi kalau mau ada relaksasi, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kemacetan dan kualitas udara tetap terkendali dan masyarakat tetap punya pilihan transportasi yang baik. Jangan sampai kebijakan dibuat lebih fleksibel, tetapi dampaknya justru kembali dirasakan warga dalam bentuk kemacetan,” jelasnya.
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait kebijakan ganjil genap. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat dan melakukan evaluasi setelah 10 tahun kebijakan tersebut diterapkan.
“FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat seperti apa ya, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, saat ditemui di acara Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).
Budi Awaludin menjelaskan bahwa dalam FGD tersebut, pihaknya juga membahas korelasi antara masalah perekonomian dengan isu lingkungan hidup di Jakarta. Hasil kajian mendalam ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi kebijakan.
“Kajian lebih mendalam lagi terkait ganjil genap, yang nantinya akan berkorelasi terkait masalah perekonomian, terkait juga lingkungan hidup dan juga emisi saat ini, berkorelasi juga terkait jenis kendaraan. Nah, ini banyak hal yang memang harus dikaji lebih mendalam,” urai Budi.
Ia menambahkan, beberapa masukan terkait masalah perekonomian datang dari para pelaku usaha yang mengusulkan agar aturan ganjil genap dibuat lebih fleksibel.
“Misalkan kalau dari apa namanya, para pelaku usaha minta direlaksasi kan, seperti itu,” katanya.
Di sisi lain, Budi Awaludin juga mendengar pendapat dari para pakar yang menyatakan bahwa usulan relaksasi kebijakan ganjil genap dapat berpotensi meningkatkan angka kemacetan secara lebih signifikan. Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi yang mendalam sangatlah krusial.
“Nah, tapi juga kalau dari sisi para pakar, ya kalau misalkan ada relaksasi pasti kan akan nambah kemacetan lagi kan. Nah, ini kan menjadi masih kita harus dikaji lebih mendalam,” pungkasnya.