YOGYAKARTA – Sejumlah ekonom menyuarakan keprihatinan mengenai jurang pemisah antara narasi pemerintah tentang kondisi perekonomian Indonesia dengan kenyataan yang dialami masyarakat. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap masukan dari para ahli dalam perumusan kebijakan ekonomi.
Pandangan ini mengemuka dalam forum diskusi bertajuk “1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi” yang diselenggarakan oleh Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (25/9/2026).
Dalam forum tersebut, AEI memaparkan temuan mengenai sejumlah persoalan pada klaster institusi dan pasar. Meskipun terdapat kemajuan prosedural, penguatan struktural dinilai masih belum memadai.
Salah satu isu yang disoroti adalah independensi Bank Indonesia (BI). Indeks independensi de jure BI dilaporkan menurun dari 0,84 pada periode 2013–2022 menjadi 0,76 pada tahun 2023. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 telah memperluas mandat BI, mencakup dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
AEI juga menyoroti adanya kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan realitas di lapangan. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada triwulan I-2026. Namun, estimasi dari Ikhsan dan Riefky (2026) menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu 4,89%, dengan rentang 4,4–5,2%.
Lebih lanjut, investasi dilaporkan semakin bergeser ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas kuasi fiskal. Pada triwulan II-2026, kuasi fiskal berkontribusi sebesar 4,53 dari total 6,87 poin persentase pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Sementara itu, bank BUMN menyumbang 24,7 dari 24,8 poin persentase pertumbuhan kredit investasi.
Ekonom senior, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa berdasarkan pengamatannya, terdapat perbedaan signifikan antara narasi yang disampaikan pemerintah dengan kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Ada perbedaan yang lebar antara narasi pemerintah dengan apa yang dirasakan masyarakat. Ada gap antara statistik dan realita. Data BPS atau Bappenas tampak indah, tetapi realitas tidak seperti itu. Kompas yang salah akan mengarahkan kapal ke arah salah, apalagi sang nakhoda tidak mau mendengar masukan para ahli,” ujar Wijayanto, dikutip Minggu (27/9/2026).
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri, berpendapat bahwa persoalan utamanya bukan sekadar seberapa besar peran negara dalam perekonomian, melainkan arah dari kehadiran negara tersebut. “Dominasi negara yang semakin kuat dalam perekonomian tapi tanpa strategi yang jelas. Tidak cukup yang penting negara hadir, tapi apakah kehadiran negara memang untuk memperbaiki iklim usaha atau justru kehadiran negara hanya meningkatkan ketidakpastian, yang pada akhirnya malah memberikan lebih banyak peran bagi oligarki ekonomi tertentu,” jelas Yose.
Paparan AEI juga mengungkap persoalan lain, termasuk semakin terpusatnya pembiayaan negara, seperti pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui Agrinas. Selain itu, AEI juga mencatat meningkatnya keterlibatan personel aktif TNI dan Polri, serta keluarga politisi dalam menduduki jabatan strategis.
Kondisi-kondisi tersebut merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan AEI terhadap tujuh desakan darurat ekonomi yang telah disampaikan selama satu tahun terakhir.