Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyoroti pentingnya perbaikan iklim usaha di tengah pertumbuhan investasi yang positif selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dunia usaha menekankan perlunya kepastian regulasi, kelancaran proses perizinan, dan efisiensi biaya berusaha sebagai faktor krusial.
Realisasi investasi nasional menunjukkan tren positif, mencapai Rp 1.931,2 triliun pada 2025, meningkat 12,7% dari tahun sebelumnya. Angka ini berlanjut pada semester I-2026 dengan realisasi Rp 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Dari sisi investasi, realisasi nasional meningkat dari Rp1.714,2 triliun pada 2024 menjadi Rp1.931,2 triliun pada 2025 atau tumbuh 12,7% yoy, dan pada Semester I 2026 kembali mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% yoy,” ujar Shinta, Selasa (29/9/2026).
Meskipun demikian, Shinta mengingatkan bahwa ketahanan investasi perlu dilihat lebih mendalam. Penanaman modal asing (PMA) sempat melambat pada 2025 dengan pertumbuhan hanya 0,1%, jauh di bawah 21% pada 2024. Namun, pada semester I-2026, PMA kembali menguat 17,3% menjadi Rp 507,6 triliun. Apindo menekankan perlunya mendorong PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara bersamaan untuk menopang investasi dan ekspansi usaha jangka panjang.
Besarnya realisasi investasi tidak hanya diukur dari modal yang masuk, tetapi juga sejauh mana investasi tersebut mendorong ekspansi kapasitas produksi dan peningkatan produktivitas industri. Shinta menambahkan, perbaikan regulasi dan perizinan menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Penerbitan PP Nomor 28 Tahun 2025 yang memperkuat Service Level Agreement (SLA) dan mekanisme fiktif positif untuk kepastian waktu perizinan dinilai sebagai langkah positif.
Namun, keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti implementasi yang konsisten di lapangan. “Bagi dunia usaha, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan tersebut benar-benar terimplementasi secara konsisten di lapangan,” katanya. Reformasi regulasi tidak cukup hanya penyederhanaan aturan, melainkan juga peningkatan kualitas layanan publik, kecepatan proses, dan konsistensi implementasi.
Selain kepastian regulasi, tingginya biaya berusaha atau high cost economy masih menjadi perhatian dunia usaha. Kondisi ini dapat memengaruhi produktivitas dan daya saing industri Indonesia. Biaya berusaha merupakan akumulasi dari berbagai komponen seperti energi, logistik, pembiayaan, tenaga kerja, kepastian regulasi, hingga efisiensi rantai pasok.
“Apindo melihat bahwa high cost economy masih menjadi salah satu persoalan struktural yang perlu diselesaikan karena secara langsung mempengaruhi produktivitas dan daya saing industri,” jelas Shinta. Investor tidak hanya mempertimbangkan kemudahan menanamkan modal, tetapi juga biaya operasional bisnis. Pertumbuhan investasi perlu diikuti penciptaan lingkungan usaha yang memungkinkan ekspansi kapasitas produksi secara berkelanjutan.
Kualitas investasi juga menjadi perhatian. Keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari capital inflow, tetapi juga kemampuannya menciptakan produktivitas, lapangan kerja berkualitas, dan multiplier effect yang lebih besar. Investasi nasional pada 2025 menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja, dan pada semester I-2026 sekitar 1,45 juta tenaga kerja. Namun, seiring investasi padat modal, intensitas penciptaan lapangan kerja per nilai investasi cenderung menurun.
Apindo mendorong agar investasi tidak hanya meningkatkan kapasitas industri, tetapi juga memperkuat keterkaitan dengan perekonomian domestik, termasuk pengembangan pemasok dan rantai pasok nasional. Investasi hilirisasi pada 2025 mencapai Rp 584,1 triliun (tumbuh 43,3%) dan menyumbang 30,2% dari total investasi nasional. Pada semester I-2026, investasi hilirisasi mencapai Rp 300,1 triliun (tumbuh 6,9%). Momentum ini perlu diarahkan agar investasi berkembang menuju industri lanjutan dengan nilai tambah lebih besar.
Shinta menilai tantangan pemerintah ke depan adalah memastikan investasi yang masuk dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Pemerintah perlu melanjutkan debottlenecking dan deregulasi secara konsisten, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta menurunkan high cost economy melalui perbaikan logistik, energi, pembiayaan, produktivitas tenaga kerja, dan compliance cost.
“Karena itu, kami melihat tantangan ke depan bukan lagi sekadar bagaimana menarik investasi sebanyak-banyaknya atau memperluas hilirisasi, tetapi bagaimana mengubah momentum tersebut menjadi second-stage industrial acceleration,” pungkas Shinta.