Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah. Usulan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10/2026). Dana cadangan yang direncanakan mencapai Rp 5,6 triliun ini akan dialokasikan secara bertahap.
Anies Baswedan menjelaskan bahwa pembangunan Jakarta membutuhkan investasi besar dan bersifat jangka panjang, meliputi sektor transportasi publik, pengendalian banjir, tata air, perumahan, fasilitas kesehatan, hingga pendidikan. Ia menambahkan bahwa kebutuhan tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui penganggaran dalam satu tahun.
Untuk itu, Pemprov DKI perlu mengoptimalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menyiapkan skema pembiayaan yang terencana. Skema ini mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibentuklah Dana Cadangan Daerah sebesar Rp 5,6 triliun.
“Dana Cadangan Daerah direncanakan sebesar Rp 5,6 triliun dan dialokasikan secara bertahap, di antaranya dengan memperhatikan tenor dan seri yang diterbitkan,” ujar Anies dalam pidatonya. Pengalokasian secara bertahap ini bertujuan memberikan ruang bagi Pemprov DKI untuk mempersiapkan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok secara terencana.
Langkah ini juga diambil untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mengantisipasi tekanan terhadap APBD. “Pengalokasian bertahap diharapkan dapat memberi ruang untuk mempersiapkan kemampuan keuangan daerah sebagai kewajiban pembayaran pokok secara terencana, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan mengantisipasi tekanan terhadap APBD,” lanjutnya.
Ranperda tersebut akan mengatur sumber dana, besaran dan periode pengalokasian, mekanisme pengelolaan, penggunaan, hingga pelaporan dan pengawasan Dana Cadangan Daerah. Sumber dananya berasal dari APBD, seperti surplus APBD dan/atau penyisihan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selama belum digunakan, Dana Cadangan Daerah dapat ditempatkan pada instrumen investasi dengan mempertimbangkan risiko, keamanan, imbal hasil, serta kebutuhan likuiditas. “Dengan mekanisme tersebut, Dana Cadangan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengelola risiko fiskal yang timbul dari kewajiban pelunasan penerimaan pembiayaan daerah,” tutur Anies.
Pemprov DKI berharap pembentukan Dana Cadangan Daerah ini dapat menjadi landasan hukum dalam penyediaan dan pengelolaannya. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta secara tertib, terukur, dan akuntabel.