JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini merupakan bagian dari perombakan Kabinet Merah Putih, di mana Arrmanatha menggantikan Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Dalam upacara pelantikan, Prabowo memandu pembacaan sumpah jabatan yang diikuti oleh Arrmanatha. “Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo.
Sebelum menduduki posisi puncak di Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arrmanatha yang akrab disapa Tata ini telah mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) sejak Oktober 2024. Pria kelahiran Bangkok, Thailand, pada 30 Desember 1971 ini adalah seorang diplomat karier dengan pengalaman panjang di kancah internasional.
Riwayat Pendidikan
Arrmanatha menempuh pendidikan sarjana di University of Buckingham, Inggris, dengan fokus pada Ilmu Ekonomi pada periode 1991-1993. Ia melanjutkan studi pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration dari University of Leicester, Inggris, pada 1993-1994. Selain itu, ia juga memperoleh gelar Magister Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada 1997-1998.
Awal Karier dan Diplomasi
Sebelum terjun ke dunia diplomasi publik, Arrmanatha sempat berkarier di sektor perbankan sebagai Financial Institutions Officer di Bank Dagang Negara Indonesia dari tahun 1996 hingga 1997. Kariernya di Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) dimulai dengan penugasan sebagai Sekretaris Kedua dan Negosiator Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa dari tahun 2001 hingga 2004.
Karier di Kementerian Luar Negeri
Rekam jejak Arrmanatha di Kemlu RI mencakup berbagai posisi strategis, baik di dalam negeri maupun di perwakilan luar negeri. Antara lain:
- 2005-2008: Wakil Direktur Bidang Pertanian dan Komoditas pada Direktorat Jenderal Multilateral Kemlu RI.
- 2008-2012: Konselor pada PTRI untuk PBB di New York, menangani isu ekonomi dan pembangunan di Komite Kedua Majelis Umum PBB serta ECOSOC, dan menjadi negosiator Kelompok 77 dan China.
- 2010-2011: Penasihat bidang ekonomi dan negara-negara kurang berkembang untuk Presiden Sidang ke-65 Majelis Umum PBB.
- 2014-2019: Juru Bicara Kemlu RI, menyampaikan keterangan resmi pemerintah mengenai isu hubungan luar negeri.
- 2019-2021: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap RI untuk UNESCO.
- 2021-2024: Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di New York. Selama periode ini, ia juga menjabat Wakil Presiden ECOSOC (2023), Wakil Tetap RI pertama untuk International Seabed Authority (ISA) di Jamaika (2023), serta Wakil Ketua Komite PBB untuk Hak-Hak Rakyat Palestina (2024).
- Oktober 2024: Diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri yang menangani agenda diplomasi multilateral.
- Oktober 2026: Resmi dilantik memimpin Kemlu RI sebagai Menteri Luar Negeri RI.